"Sambutan Gubernur Papua Barat,Drs. Dominggus Mandacan, M.Si" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si menghadiri Lokakarya: Gereja dan Peradaban Baru Orang Papua Berdasarkan Nubuat Kijne di Mansinam Beach Hotel & Resort pada Kamis (16/10/2025).
Kegiatan yang dilakukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan dalam menyambut peringatan Satu Abad Nubuatan Isak Samuel Kijne bagi Tanah Papua.
Dalam arahannya, Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa membangun Tanah Papua, khususnya bagi Orang Papua, kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan institusi gereja GKI di Tanah Papua. Kita tahu bahwa, perjalanan masuknya injil di Tanah Papua sudah ada sejak tahun 1855 (170 tahun yang lalu), kemudian dilanjutkan oleh I.S. Kijne yang merupakan seorang misionaris dan pendidik Kristen asal Belanda. “Ini adalah awal dari pendidikan di Tanah Papua, oleh karena itu dengan memperingati satu abad nubuatan I.S. Kijne, mari kita bersama-sama melihat kembali pembangunan di Tanah Papua ini,” tambah Gubernur.
"Sambutan Gubernur Papua Barat,Drs. Dominggus Mandacan, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kita pemerintah pada dasarnya mendukung gereja dalam mendidik generasi Papua yang ada ini, sehingga mereka nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Tanah Papua, terang Gubernur Mandacan.
Selanjutnya Gubernur Mandacan menyampaikan bahwa saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Sinode GKI di Tanah Papua. Kerjasama tersebut pada dasarnya adalah untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, dan Tanah Papua secara umum. Adapun kerjasama itu yaitu tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan mental spiritual.
Mari kita sama-sama saling bekerjasama dalam membangun generasi Papua untuk masa yang akan datang, “ MEMBANGUN DENGAN HATI – MEMPERSATUKAN DENGAN KASIH MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN MANDIRI,” seru Gubernur Mandacan.
Mewakili pemerintah, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si kemudian menjelaskan secara teknis terkait poin-poin kerjasama yang telah tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) yang nantinya dapat ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah provinsi maupun pihak sinode.
"Suasana diskusi" (dok.brida_mediapapuabarat)
Di bidang pendidikan misalnya, penguatan sekolah-sekolah GKI (YPK) dan sekolah Mitra melalui dukungan sarana prasarana, guru dan pelatihan. Atau juga bisa terkait kolaborasi dalam penyusunan kurikulum kontekstual Papua Barat yang menanamkan nilai-nilai budaya dan spiritual keimanan kristen, jelas Profesor Heatubun.
Ada juga di bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan keliling melalui kerja sama Puskesmas dan tim medis GKI, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi di kompleks gereja dan sekolah GKI (YPK) dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, layanan kesehatan mental dan spiritual bagi masyarakat terdampak konflik dan/atau bencana dan beberapa poin lainnya.
Kalau di bidang ekonomi, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi jemaat melalui pemberdayaan dan pengelolaan potensi lokal seperti pelatihan dan pembentukan kelompok usaha kecil berbasis gereja (UMKM jemaat), pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan jemaat dengan dukungan teknis Pemprov Papua Barat; pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan obyek wisata melalui kegiatan ekowisata berbasis spiritualitas dan budaya – termasuk wisata religi ke situs-situs sejarah gereja dan lain sebagainya, terang Kepala BRIDA Papua Barat.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat,Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Lebih lanjut, Profesor Heatubun juga menjelaskan kerjasama terkait bidang mental spiritual yang dapat dilakukan. “Ada beberapa program yang dapat dilakukan di bidang ini seperti program pembinaan iman dan karakter, program dialog sosial dan rekonsiliasi, program pemperdayaan wanita dan pemuda gereja dan program gereja ramah lingkungan,” katanya lagi.
Untuk hal-hal yang telah dijelaskan, Kepala BRIDA Papua Barat kemudian mengingatkan bahwa yang perlu dilakukan saat ini yaitu tindak lanjutnya. “Saya rasa sekarang tinggal bagaimana dari pihak Pemerintah Daerah maupun Sinode GKI yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab agar bisa sesegera mungkin membentuk tim koordinasi bersama, sehingga program-program yang sudah dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tersebut kemudian sudah dapat dipersiapkan untuk dilakukan implementasinya, ucap Profesor Heatubun.
Ia juga menambahkan bahwa, setiap program kerja di bidang yang ada kemudian dapat dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis sesuai dengan Tupoksi dari perangkat daerah terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Biro Kesra. Besar harapan dengan PKS antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Sinode GKI di Tanah Papua dapat menjadi perwujudan dari refleksi satu abad nubuatan I.S. Kijne di Tanah Papua, tutup Kepala BRIDA Papua Barat.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, Kepala LLDIKTI Papua, Rektor UNIPA, Ketua FKUB Papua Barat, Ketua Klasis di Papua Barat serta perwakilan dari setiap denominasi gereja-gereja di Papua Barat dan para akademisi dari Universitas negeri dan swasta di Manokwari. (chr/brida_mediapapuabarat)
