"Mahasiswa National University of Singapore Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS), Dr. Naima Iram" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Anggota tim peneliti dari kolaborasi riset “Solusi Iklim Berbasis Alam Untuk Hutan dan Ekosistem Pesisir Papua Barat” atau Nature-based Climate Solution for West Papuan Forest and Coastal Ecosystems memaparkan kesiapan tim untuk pengambilan data di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat dan staf di Mansinam Beach Hotel Manokwari. Kamis (19/11/2023).
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan besar dan bisnis internasional telah menunjukkan minat yang semakin besar untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka, terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Perjanjian Iklim Paris untuk mencegah pemanasan global dengan menahan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius. Terdapat peningkatan perhatian terhadap nilai dari solusi berbasis alam, atau upaya untuk mengelola dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat lingkungan dan sosial.
"Presentasi oleh salah satu mahasiswa National University of Singapore Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS), Dr. Naima Iram" (dok.brida_mediapapuabarat)
Contoh dari solusi iklim berbasis alam adalah proyek karbon, yang dimaksudkan untuk mengimbangi emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan dan aktivitas. Peluang berbasis pasar muncul untuk penerbitan dan perdagangan kredit karbon berbasis alam berkualitas tinggi melalui proyek penggantian kerugian karbon untuk mendukung tujuan mitigasi perubahan iklim. Namun faktanya, antara tahun 2016 dan 2018, terjadi peningkatan dua kali lipat dalam volume kredit karbon berbasis alam yang ditransaksikan secara sukarela di pasar karbon.
Menciptakan pasar untuk jasa terkait karbon di Asia Tenggara dapat menghasilkan nilai ekonomi dan lapangan kerja baru di kawasan ini. Membangun pusat global untuk jasa terkait karbon di kawasan ini juga akan memungkinkan verifikasi yang lebih baik atas pasokan kredit karbon berbasis alam berkualitas tinggi yang stabil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk memenuhi permintaan korporasi dan bisnis akan penyeimbangan karbon.
"Kepala BRIDA Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS saat memberikan beberapa penjelasan kepada tim peneliti National University of Singapore Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Untuk mewujudkan visi ini, National University of Singapore Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS) berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries (PT. BUMWI), dan Universitas Papua (UNIPA) mengidentifikasi dua kesenjangan utama yang perlu diatasi terkait kredibilitas dan integritas penyeimbangan karbon berbasis alam.
Dalam pemaparan yang disampaikan oleh anggota tim Dr. Naima Iram dan Meriadec Sillanpaa kepada Kepala BRIDA Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS beserta staf dan Prof. Dr. Agustinus Murjoko, S.Hut, M.Sc dari Fakultas Kehutanan UNIPA bahwa kesiapan tim peneliti sudah sampai pada tahap siap mengunjungi beberepa lokasi potensial untuk penelitian yaitu di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya tim meminta beberapa arahan Kepala BRIDA untuk dapat memberikan rekomendasi terkait kesiapan tim dalam project penelitian ini.
"Meriadec Sillanpaa" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kepala BRIDA memberikan beberapa tanggapan dan arahan terkait kesiapan tim, bahwa rencana riset yang akan dilakukan merupakan terobosan dan sekaligus merespon perkembangan terkini terkait dengan isu perubahan iklim, perdagangan karbon/karbon kredit dan juga potensi stok karbon yang dimiliki oleh Tanah Papua, dalam hal ini Papua Barat dan Papua Barat Daya yang memiliki ekosistem mangrove dan padang lamun yang cukup besar dan potensial. Juga merupakan jalan keluar untuk kedua provinsi ini terlibat dan masuk dalam skema perdagangan atau bursa karbon yang telah diluncurkan oleh Presiden RI, dengan tetap mengutamakan data ilmiah yang valid dan metode yang terukur/teruji, sehingga mimpi kita untuk mendapatkan insentif dari menjaga dan melestarikan hutan segera terwujud.
Disamping itu, ini merupakan langkah konkrit dari komitmen Pemerintah Daerah Papua Barat yang telah disampaikan Bapak Pj. Gubernur Komjen Pol. (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si saat pertemuan para Gubernur anggota GCF Task Force di Merida, Yucatan, Mexico bulan Februari 2023 lalu, yang menggarisbawahi peran masyarakat adat yang telah menjaga dan melestarikan hutan Tanah Papua.
Memang pekerjaan rumah kita masih banyak, yang mendesak dan terpenting saat ini adalah membuat atau mengatur tentang benefit sharing atau pembagian keuntungan dari hasil kredit atau bursa stok karbon yang dipunyai oleh Papua Barat dan Papua Barat Daya kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Karena kalau tidak kita hanya mengulang sejarah kelam pengelolaan hutan di Tanah Papua. (ars/brida_mediapapuabarat)
