"FGD Penyusunan Respon CDP Kuesioner Tahun 2023 dan Collaboration Pitchbook" dok.brida_mediapapuabarat
BRIDANews_Manokwari, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS membuka kegiatan Penyusunan Respon CDP Kuisioner Tahun 2023 dan Collaboration Pitchbook yang berlangsung selama dua hari di Swissbell Hotel Manokwari, Selasa (23/05/2023).
Dalam rangka upaya menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global dan perubahan iklim yang menjadi komitmen ditingkat nasional dan internasional, pemerintah Indonesia telah menerbitkan komitmen terkini dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Untuk melaksanakan aksi iklim dan mencapai target dimaksud, perlu ada sinergi antara pihak terkait terutama dalam keterbukaan data dan informasi.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS membuka kegiatan Penyusunan Respon CDP Kuisioner Tahun 2023 dan Collaboration Pitchbook" (dok.brida_mediapapuabarat)
Merujuk dari latar belakang ini, Governors’ Climate Forest Task Force (GCF-TF) Regional Indonesia berkolaborasi dengan Carbon Disclosure Project (CDP) sejak tahun 2020 untuk mendorong 7 provinsi anggota GCF-Task Force untuk ikut serta dalam aksi perubahan iklim dalam rangka keterbukan data dan informasi yang dilaporkan dan diisi pada 2 (dua) dokumen yaitu Respon Kuesioner CDP Tahun 2023 dan Collaboration Pitchbook.
Setelah Provinsi Papua dan Aceh, Papua Barat menjadi daerah ketiga dari 7 (tujuh) anggota GCF-Task Force Indonesia yang dikunjungi untuk dilakukan Focus Group Discussion (FGD) serta pendampingan dalam rangka pengumpulan dan validasi data dari perwakilan instansi baik pemerintah daerah maupun mitra pembangunan Provinsi Papua Barat.
"Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Fredrik Henrik Runaweri, M.Si, saat memberikan arahan teknis" (dok.brida_mediapapuabarat)
Tujuan dari kegiatan ini adalah; Mendukung keterbukaan data dan informasi terkait aksi iklim di tingkat provinsi sekaligus sebagai wadah pemantauan dalam pencapaian Manaus Action Plan, Membuka peluang kerja sama dengan para pihak dalam rangka mendukung aksi-aksi perubahan iklim di tingkat pemerintah provinsi, Mempublikasikan program dan kegiatan unggulan provinsi di dalam Platform CDP dan kanal GCF Task Force.
Dalam sambutannya Kepala BRIDA Papua Barat berharap melalui kegiatan ini semua pihak terkait yang hadir dapat bersinergi dalam menyediakan data dan informasi untuk melihat progres dan capaian-capaian yang dihasilkan di Papua Barat terkait pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung aksi perubahan iklim.
"Country Director GCF Task Force, Syahrina Dyah Anggraini" (dok.brida_mediapapuabarat)
Mengawali kegiatan FGD, Country Director GCF Task Force, Syahrina Dyah Anggraini menyampaikan bahwa yang menjadi dasar kolaborasi GCF Task Force dengan CDP adalah Rencana Aksi Manaus (Manaus Action Plan) sebagai salah satu rumusan yang dihasilkan pada pertemuan GCF Task Force ke-12 tahun 2022 lalu untuk mengurangi deforestasi sebesar 80% di Tahun 2030. “Melalui Kerjasama dengan CDP selain melakukan pendampingan di tingkat provinsi agar ke depan bisa melakukan pengisian kuisioner secara mandiri, juga melalui Respon Kuesioner ini juga agar kami dapat mengetahui sejauh mana kinerja dan pencapaian anggota kami terkait Manaus Action Plan”, jelas Syahrina.
Sementara Haryono Hansen Sirait selaku Senior Engagement Officer, State and Region CDP dalam paparannya menambahkan bahwa data yang dikumpulkan oleh masing-masing instansi bukan data atau dokumen yang sensitif atau bersifat rahasia. “Kami berharap data yang sudah final dan dapat dibuka/diakses oleh publik, karena CDP juga bisa memberi akses ke publik”, tegas Sirait.
"Haryono Hansen Sirait, Senior Engagement Officer, State and Region CDP dan suasana FGD yang berlangsung" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya FGD Penyusunan Respon CDP Kuesioner Tahun 2023 dan Collaboration Pitchbook dipandu oleh Tenaga ahli GCF Task Force, Ari Suharto. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Fredrik Hendrik Runaweri, MM yang juga sebagai salah satu anggota delegasi utama GCF Task Force Provinsi Papua Barat, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya yakni Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat. (ars/brida_mediapapuabarat)
