"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari, - Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggagas pertemuan Mitra Pembangunan membahas isu-isu penting dan memperkuat kolaborasi mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua yang berlangsung di Mansinam Beach Hotel Manokwari. Jumat (7/3/2025)
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua masih menghadapi berbagai isu, misalnya ancaman deforestasi, semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat adat, dan pemekaran wilayah administratif. Perlu upaya serius untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan perlindungan alam dan masyarakat adat dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
"Sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat oleh Sekretaris BRIDA Erens Ngabalin, S.Hut, MP" (dok.brida_medeiapapuabarat)
Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah: Pertama, mengidentifikasikan isu-isu prioritas mengenai pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang tidak terbatas pada pengakuan dan perlindungan masyarakat serta wilayah adat (termasuk hutan adat), perlindungan ekosistem darat dan laut, pengarusutamaan dokumen perencanaan pembangunan, pendanaan berkelanjutan, dan kelanjutan pengelolaan kawasan Mahkota Permata Tanah Papua; Kedua, mendiskusikan peluang, tantangan, serta rencana tindak lanjut bersama dalam menjawab isu-isu tersebut; dan Ketiga, mendiskusikan agenda dan partisipasi Mitra Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan “The 12th International Flora Malesiana Symposium & The International Nature-based Climate Solutions Conference” pada bulan Juli 2025.
Dalam arahan Kepala BRIDA Papua Barat saat membuka kegiatan yang disampaikan oleh Sekretaris BRIDA Erens Ngabalin, S.Hut, MP bahwa perihal isu deforestasi harus menemukan solusi konkrit tidak hanya mengidentifikasi masalah yang ada. “Papua memiliki sistem perlindungan hutan mandiri, dari segi kontur atau kesulitan bentang alam yang ada, dan juga masyarakat adat dengan berbagai cara mengelola hutan adat yang ada. Tidak hanya kondisi alam yang lestari tetapi kesejahteraan masyarakat harus menjadi isu utama yang diwujudnyatakan” jelas Ngabalin.
"Sesi diskusi dan penyampaian materi"(dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya Sekretaris BRIDA bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Doni Bosawer, S.Hut, M.Si. membuka kegiatan Pertemuan Mitra Pembangunan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pada sesi pertama dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas LHKP dengan materi “Arah Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya” dilanjutkan dengan sesi pengenalan dan cakupan kerja dari masing-masing Mitra Pambangunan.
Pada sesi kedua dari Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui BRIDA, Haerul Arifin, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan) memaparkan atau mengilasbalik kembali terkait “Kawasan Strategis Provinsi Mahkota Permata Tanah Papua” yang mana prosesnya masih berlanjut dan menjadi tanggung jawab bersama Mitra Pembangunan. Selanjutnya dalam presentasi ini juga disampaikan terkait agenda “The 12th International Flora Malesiana Symposium & The International Nature based Climate Solutions Conference” yang akan berlangsung pada 21-26 Juli 2025 di Manokwari.
Beberapa poin penting dari hasil pertemuan yang menjadi perhatian adalah 1. pemanfaatan biodiversitas ekologi harus selaras dengan peningkatan ekonomi masyarakat khusus masyarakat adat, 2. perlu dibangun pusat data kerja Mitra Pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian cakupan kerja dari Mitra Pembangunan, 3. perlu ada penghubung atau pengikat agar lebih efektif dalam pemanfaatan teknologi untuk pertemuan dan update kerja secara lebih konsisten dan kontinu, 4. perlu keselarasan antara kerja pemerintah daerah dan Mitra Pembangunan sehingga dari hasil pertemuan ini dapat dituangkan dalam RPJMD di masa kepemimpinan kepala daerah yang baru.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Diakhir kegiatan ini Kepala BRIDA Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si menyampaikan terkait dengan kegiatan yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti, salah satu agenda yang akan dibahas adalah terkait Deklarasi Manokwari pada 2018 antara Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, dimana saat ini sudah terbagi menjadi enam provinsi. Mengingat saat ini adalah masa kritis dimana masing-masing provinsi baru akan Menyusun RPJMD dan penyusunan RTRW. “Ya kita berharap teman-teman mitra dapat sama-sama terlibat dan membantu dalam penyusunan RTRW untuk menjaga komitmen terkait Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua. Selain itu kita akan mengundang para kepala daerah dari enam provinsi ini untuk hadir dalam kegiatan “The 12th International Flora Malesiana Symposium & The International Nature based Climate Solutions Conference”, jelas Profesor Heatubun.
"Foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya perwakilan BAPPEDA Provinsi Papua Barat, Dekan FPIK UNIPA, Dekan FMIPA UNIPA, perwakilan lembaga donor Climate Land Use Alliance (CLUA) Indonesia, Blue Abadi Fund, serta para pimpinan dan perwakilan Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya diantaranya World Resources Institute (WRI) Indonesia, Yayasan EcoNusa, Yayasan Konservasi Indonesia (YKI), The Samdhana Institute, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Flora Fauna Indonesia (FFI), Bentara Papua, Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia, Greenpeace Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Perkumpulan Perdu, Panah Papua, EcoZona, Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA), dan Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP). (ars/brida_mediapapuabarat)
