"Foto Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah Kementrian Dalam Negeri bersama Gubernur se-Tanah Papua" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Timika, - Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui penguatan implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Otsus), maka digelar pertemuan di Hotel Horison Diana Timika pada 11-12 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Forum strategis ini juga untuk memberikan pembekalan, menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama, serta memperkuat peran pimpinan daerah dan lembaga pengawasan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dengan tema penguatan implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih Sejahtera. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah, maupun lembaga terkait, Gubernur se-Tanah Papua, Para Bupati, unsur pemerintah tingkat provinsi, SKALA dan mitra pembangunan lainnya serta perguruan tinggi. Turut hadir dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Asisten II Setda Papua Barat, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
"Wakil Gubernur Papua Barat, Muhamad Lakotani, SH, M.Si saat memeberikan penjelasan tentang pembangunan apa saja yang sudah terlaksana di Provinsi Papua Barat" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam laporan panitia, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule menyampaikan bahwa forum ini merupakan inisiatif sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi otsus secara lebih efektif, terarah dan berdampak nyata. Kegiatan ini tidak hanya mengawasi aspek kebijakan tetapi juga memastikan koordinasi lintas pemerintah dan penguatan tata kekola dana otsus sehingga tepat sasaran. Kegiatan hari pertama difokuskan pada pertemuan level pimpinan (Kementerian/Lembaga, para Gubernur, MRP, DPR, BP3OKP, Bupati/Walikota serta para pengambil kebijakan strategis se-tanah Papua. Pembahasannya meliputi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua pasca UU No. 2 tahun 2021 dalam perspektif legislatif, Grand Design Pembangunan Papua menuju Papua yang Sejahtera, Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus sebagai Manifestasi Desentralisasi Asimetris dan Kebijakan Tambahan Dana Otsus TA 2026, Peran Strategis BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dalam Mengawal Percepatan Pembangunan Papua, dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Dana Otsus pasca UU No. 2 tahun 2021 dalam perspektif Daerah. Pada hari kedua, kegiatan difokuskan lebih teknis bersama perangkat daerah pada enam provinsi dan kabupaten kota se-tanah Papua, Mengawal Konsistensi Perencanaan RAPPP dengan RKPD dan Musrenbang Otsus, Kebijakan Umum Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otsus berdasarkan PMK 33 Tahun 2024, Perencanaan Anggaran Daerah dalam konteks Interoperabilitas SIPPP, SKPD, SIKD, Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Dana Otsus melalui Revisi PMK 33 Tahun 2024. “Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan memberi dampak yang baik untuk kemajuan Tanah Papua,” tutup ketua panitia.
Selanjutnya dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Perbatasan Daerah, Brigjen. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum, menyampaikan bahwa pembangunan Papua harus terus dikawal melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar wilayah Papua semakin maju. Juga forum tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi serta membahas isu strategis dan aktual terkait implementasi Otonomi Khusus Papua, termasuk mendukung kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Hasibuan menjelaskan cita-cita besar mewujudkan Papua yang mandiri, adil dan sejahtera melalui misi Papua Sehat, Cerdas dan Produktif sebagaimana tercantum dalam RIPPP Tahun 2022–2041 menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan skala prioritas pembangunan tetapi juga diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Selain itu, pemerintah di Tanah Papua diapresiasi atas dukungannya terhadap program prioritas Presiden, mulai dari penguatan ketahanan pangan, makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat, pengembangan kampung nelayan hingga pembangunan infrastruktur konektivitas untuk membuka keterisolasian wilayah dan menekan biaya logistik.
"Foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH yang juga sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang telah berlangsung kurang lebih 26 tahun masih perlu terus dibahas dan diperkuat untuk menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. Lebih lanjut Ia menegaskan meskipun kini terdapat enam provinsi di Tanah Papua, seluruh wilayah Papua tetap merupakan satu kesatuan yang harus dibangun bersama. Disamping itu seluruh pemimpin di Tanah Papua diharapkan mampu menyatukan hati, pikiran dan langkah agar kondisi Papua di masa mendatang lebih baik dibanding saat ini. Forum itu juga dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi dan menghilangkan berbagai hambatan pembangunan. "Otonomi Khusus Papua sebagai kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan dan keberpihakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah pusat juga dinilai telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan sistem tata kelola dana Otsus. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga diperlukan penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Gubernur Nawipa.
Sementara perwakilan mitra pembagunan, team leader SKALA, Petrarca Karetji mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kegiatan ini dapat membangun komitmen bersama sehingga otsus bena-benar membawa manfaat yang nyata bagi kita semua. “Kita bisa melihat kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerataan infrastruktur yang belum menjangkau daerah-daerah yang tertinggal, sehingga perlu komitmen bersama dan terobosan untuk melihat semua ini,” jelasnya. (lb/brida_mediapapuabarat)
