"Suasana pembahasan Draf Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Terpadu MPTP" dok.brida_mediapapuabarat
BRIDANews_Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bersama Mitra Pembangunan menyempurnakan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Penetapan dan Pengelolaan Terpadu Kawasan Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (KBA MPTP) di Manokwari, Jumat (08/06/2023).
Sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat secara konsisten dan terus menerus untuk mewujudkan pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi KBA MPTP, Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Mitra Pembangunan kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang kedua kali bersama Tim Penulis. Draft NA dan RANPERDA yang telah disiapkan untuk Penetapan dan Pengelolaan Terpadu KBA MPTP tersebut dipresentasi, didiskusikan dan mendapat tanggapan dari para peserta yang hadir dalam rangka menyempurnakan draft yang telah disusun sebelumnya. Mengingat bahwa keberhasilan pengelolaan bentang alam (landscape) terkaya keanekaragaman hayati dan budaya di Indonesia ini, sangat tergantung dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak, yang barang tentu harus sejak awal diatur dengan regulasi terkait entitas dan pengelolaannya.
"Suasana FGD Brida bersama tim penulis Naskah Akademik Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua" (dok.brida_mediapapuabarat)
Mengawali kegiatan FGD Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS menyampaikan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini adalah merupakan bagian dari apa yang telah menjadi komitmen Penjabat Gubernur Papua Barat Bapak Drs. Paulus Waterpauw, M.Si yang disampaikan saat menghadiri pertemuan para Gubernur anggota GCF Task Force di Merida, Mexico. Dimana beliau bapak Pj. Gubernur menyatakan bahwa Papua Barat berkomitmen berkontribusi dalam upaya perubahan iklim global lewat pelestarian hutan dan laut yang tentunya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Dan inisiatif KBA MPTP akan menjadi ikon dan bukti upaya serius pengendalian perubahan iklim, hilangkan keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
"Haerul Arifin, S.hut, M.Si, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Papua Barat" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kepala BRIDA juga menginformasikan bahwa telah dijalin komunikasi dan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Pejabat terkait dalam rangka membangun persepsi bersama dan kerjasama dalam rangka pengelolaan bentang alam yang berada di kedua provinsi ini. “Sejak awal kami ingin membangun pemahaman bersama dengan semangat kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan pengelolaan terpadu dari Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua ini”. Memang inisiatif Bentang Alam MPTP ini muncul dan berkembang sejak tahun 2018 dan diluncurkan tahun 2019, jauh sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya yang terbentuk Desember 2022 yang lalu. “Sekarang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan terkini, secara administrasi kita memang terpisah ke dalam dua wilayah administrasi provinsi, namun secara ekologis kita masih satu landscape yang perlu dikelola secara bersama” lanjut Prof. Heatubun.
Profesor Charlie Heatubun juga menyampaikan agar draft NA dan RANPERDA ini segera direvisi dan diselesaikan agar bisa segera ditindaklanjuti dalam proses legislasi selanjutnya. Juga dokumen NA dapat digunakan sebagai “dokumen hidup” yang bisa diupdate selalu sebagai sumber informasi atau rujukan dan pegangan data base kita dalam rangka implementasi pengelolaan dan peningkatan pengetahuan tentang KBA MPTP.
Selanjutnya FGD dimoderatori oleh Sekretaris BRIDA Papua Barat Ir. Sylvia Makabori, M.Si yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi, dengan memberikan kesempatan kepada Tim Penulis masing-masing untuk NA dan RANPERDA memberikan pemaparan dan mendapat masukan dari para peserta FGD yang hadir.
"Ir. Havieds Fatamasya, M.Si (poto bag. atas) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi papua Barat, saat menyaksikan dengan seksama penjelasan salah satu penulis Naskah Akademik MPTP. Foto Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Sekretaris dan Staf Brida bersama Tim Penulis Naskah Akademik Mahkota Permata Tanah Papua" (dok.brida_mediapapuabarat)
FGD ini dihadiri oleh beberapa perwakilan yang juga turut menyempurnakan draft dokumen NA dan RANPERDA, diantaranya Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA Dr. Jonni Marwa, S.Hut, M.Si; Direktur Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua Novi Hematang, S.Hut dan Manager Program YMPTP Dr. Yance de Fretes; Perwakilan World Recources Institute Lody Maturbongs, S.Hut, M.Sc; Perwakilan Flora Fauna International Muhammad Farid, S.Hut, M.Si; staf GIZ-Forclime Nita Yohana, S.Pi; Perwakilan Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Papua Barat Ferdinandus Hurulean, SP; Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BRIDA Papua Barat Ir. Haviedz Fatamasya, M.Si; Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan BRIDA Papua Barat Haerul Arifin, S.Hut, M.Si; Kepala Sub Bidang Sosial Budaya BRIDA Yeri Blegur, S.Sos; dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Siti Helmi, S.Sos, M.Sip. (ars/brida_mediapapuabarat)
